Jalankan BPJS Perlu Database Nasional

Jakarta, Senin 07 November 2011

JAKARTA : Kesiapan Badan Pelaksana Jaminan Sosial I (BPJS I) untuk beroperasi selambat-lambatnya pada 2014 memerlukan dukungan sistem informasi atau link yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Semua data peserta harus terdaftar dan terekam dalam database nasional, kata Hasbullah Thabrany dari Center for Health Economics and Policy Universitas Indonesia (UI) saat dihubungi di Jakarta, Minggu (6/11/2011).

Selain itu dalam mempersiapkan beroperasinya BPJS I, kualitas dan moralitas petugas BPJS harus di-upgrade dengan pemberian pemahaman jabatan publik agar dalam melakukan tugas sepenuhnya untuk memuaskan peserta.

Namun sebelum sampai pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas penunjang, pertama kali Pemerintah harus menuntaskan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan di tahun 2012. Selain itu menurut Hasbullah, sosialisasi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU BPJS ke seluruh rakyat juga sangat diperlukan.

"Sediakan dana Rp1 hingga Rp2 triliun untuk kesiapan, sosialisasi, dan sinkronisasi peraturan teknis," jelasnya. 

Hal yang tidak kalah penting untuk mempersiapkan beroperasinya BPJS I adalah PT Askes yang akan diubah menjadi BPJS I, harus mengubah semua prosedur dan mind set para stafnya agar konsisten dengan tugas UU SJSN dan UU BPJS. Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah, dibantu oleh swasta juga harus membangun lebih banyak tempat tidur di Rumah Sakit kelas I, II, dan III.

 

Sedangkan untuk mempercepat persiapan beroperasinya BPJS I,  Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini mengatakan dapat dilakukan dengan dg persiapan cakupan,  memperluas penerima bantuan iuran, penduduk miskin, tidak mampu dan penduduk di sektor informal dg besaran minimum RP 20 ribu per orang per bulan. Menurutnya dana APBN dan APBD cukup memadai untuk digunakan, hanya saja saat ini belum ada political will dari pemerintah.

Pemda membayar sebagian iuran, sharing dengan pemerintah pusat, agar rakyatnya segera terjamin. Selain itu perlu ada penegakan hukum untuk pengusaha yg belum bayar iuran kesehatan, jelasnya lagi.

Beberapa bidang yang paling krusial yang harus dibenahi dalam pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan yang nondiskriminatif, sosialisasi kepada seluruh dokter yang bekerja di Rumah Sakit, Klinik dan Puskemas. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) beserta  Dinas Kesehatan juga perlu mensyaratkan sertifikasi pemahaman atau ujian mengenai Jaminan Kesehatan Nasional agar bisa melayani dengan baik dan benar, menghitung besaran iuran dan pembayaran yang sesuai, yang bisa diterima pasar.

Sementara saat ini BPJS belum berjalan, jaminan kesehatan yang sebelumnya sudah berjalan tidak boleh terganggu. Jaminannya harus dinaikkan menjadi sama dengan benefit yang diterima PNS. kelas perawatan peserta jamkesmas dan jamkesda boleh  tetap di kelas III. Tetapi pegawai swasta dan PNS harus tetap dirawat di kelas II dan kelas I, tergantung besar gajinya, terangnya lagi. 

((Dyah Ayu Pamela/Koran SI/)

RUU BPJS - DPR Siapkan Hak Menyatakan Pendapat

Selasa, 23 August 2011

JAKARTA :  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa dimakzulkan, bila pemerintah tak kunjung menyepakati transformasi empat BUMN jaminan/asuransi sosial dan mendukung pengesahan segera RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  

Beberapa anggota DPR telah menyiapkan pengajuan hak menyatakan pendapat terkait RUU BPJS dan akan meminta dukungan publik yang lebih luas. Ujung dari hak menyatakan pendapat itu adalah impeachment atau pemakzulan, tegas anggota Pansus RUU BPJS DPR Rieke Diah Pitaloka kepada SINDO kemarin. 

Dia mengaku heran dengan sikap Presiden yang seolah tidak berkutik menghadapi direksi keempat BUMN dan Menteri BUMN dalam isu transformasi ini. Keempat BUMN yang harus ditransformasi adalah PT Jamsostek,PT Askes,PT Taspen, dan PT Asabri. Pekan lalu pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati PT Askes ditransformasi menjadi BPJS I.  

Menteri Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menyatakan, seluruh warga negara akan mendapatkan jaminan kesehatan.Untuk warga miskin, pemerintah yang menanggungnya. Menurut Mangindaan,PT Askes dapat ditransformasi karena tidak memiliki peserta. 

Berbeda dengan PT Jamsostek, PT Taspen, dan PT Asabri yang dananya diambil dari peserta. Hal inilah yang membuat pemerintah sulit mentransformasikan ketiga BUMN itu menjadi BPJS. Faktor lainnya adalah benturan aturan. PT Askes dibentuk berdasarkan keputusan presiden (keppres), sedangkan PT Jamsostek dasar hukumnya undang-undang.  

Meski begitu, pemerintah berusaha mencari jalan keluarnya. Jamsostek, Asabri,Taspen itu kandari iuran, miliknya peserta, kilah Mangindaan. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Usman Sumantri mengatakan, yang pertama akan dijamin adalah asuransi kesehatan karena lebih siap. 

Asuransi kesehatan terdiri atas Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat), Jamkesda (jaminan kesehatan daerah),Askes (asuransi kesehatan), dan Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), jelasnya. Lalu, berapa waktu ideal transformasi keempat BUMN hingga tuntas? Sekitar 10–12 tahun, sebutnya.  

Pada masa transisi, semua program tetap harus berjalan. Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengingatkan agar pemerintah memadukan dua sumber pendanaan penyelenggaraan jaminan sosial yaitu pajak dan iuran. 

Sekjen KAJS Said Iqbal mengatakan, sumber pendanaan jaminan sosial di berbagai negara terbagi tiga, yakni pajak, iuran, dan perpaduan keduanya.Apabila pemerintah menggunakan hanya menggunakan dana pajak,konsekuensinya tarif pajak dinaikkan. Hal ini dinilai justru akan memberatkan pekerja/buruh.  

Itu karena mereka yang akan merasakan langsung dampak kenaikan pajak.Negara-negara yang menggunakan pajak untuk menyelenggarakan jaminan sosial, tax ratio-nya di atas 20%.Sedangkan Indonesia,tax ratio-nya baru 11,9%. Jadi harus perpaduan keduanya, pajak dan iuran.

Pemerintah menanggung warga yang tidak mampu untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pajak atau APBN. Dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),mereka disebut sebagai penerima bantuan iuran (PBI),sementara untuk pekerja formal akan dikenakan iuran. Jadi, konsep BPJS tidak menghilangkan peran negara untuk menanggung warga miskin, paparnya.  

Said Iqbal juga mengungkapkan, lambatnya pengesahan RUU BPJS mengakibatkan tiga RUU yang saat ini juga sedang dibahas DPR ikut terhambat. Ketiga RUU tersebut adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,RUU Perubahan UU No 39/2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta RUU Keperawatan. 

Menurut Said, ketiga RUU ini juga terkait erat dengan jaminan sosial.RUU BPJS menjadi kunci paket UU perburuhan atau ketenagakerjaan yang berkeadilan sosial.Waktu pengesahannya tersisa 47 hari lagi,kata Said.  

Dia mengingatkan, bila tetap ngotot mempertahankan badan penyelenggara jaminan/ asuransi sosial berbentuk BUMN (perusahaan terbatas/ PT) bukan nirlaba, berarti pemerintah tidak menghendaki adanya jaminan seumur hidup bagi seluruh masyarakat. Aneh saja ada kalangan buruh atau pekerja yang menolak jaminan kesehatan dan pensiun, katanya. 

Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Marlo Sitompul mengingatkan agar pemerintah melakukan verifikasi ulang data warga negara yang berpendapatan minim, untuk ditanggung perlindungan jaminan sosialnya atau bebas iuran

((hendry sihaloho/dyah ayu pamela) )

30% Perempuan di Parlemen Sulit Terpenuhi

Pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen diperkirakan sulit terpenuhi. Selain karena belum adanya sanksi tegas dalam pasal pada Undang-Undang No 2/2008 tentang Partai Politik (Parpol), perolehan suara untuk calon legislator (caleg) perempuan ternyata amat rendah, terutama dari parpol menengah dan kecil.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan,pada Pemilu 2009 lalu, perolehan suara caleg perempuan dari tiga parpol dengan suara terbanyak pun tidak lebih dari 20%.“Kuncinya kan di komitmen politik parpol karena memang pasal itu tidak ada sanksinya dan ternyata amat rendah perolehannya,” ujar Eva di Jakarta akhir pekan lalu.

PDIP sendiri,menurut Eva, sangat berupaya memenuhi ketentuan tersebut.Meski perolehan total suara turun dari 105 kursi pada 2004 menjadi 94 kursi pada 2009, komposisi perempuannya naik, dari 12 orang menjadi 18 orang. Anggota Komisi III DPR ini mengemukakan, pemenuhan kuota perempuan sudah dipenuhi untuk pencalegan pusat, tapi semakin rendah jumlahnya di pencalegan daerah.

Menurut dia, PDIP telah menata struktur atau fungsi mekanismenya agar perekrutan perempuan cukup memenuhi stok pencalegan. Namun yang paling penting adalah bagaimana memastikan semakin banyak perempuan diposisikan pada electable numbers,nomor urut 1 atau 2.Di sisi lain,para caleg perempuan yang diusung amat tergantung pada visi dan keterampilan berpolitik mereka. “Jadi isu capacity buildinglebih menjamin perwakilan perempuan yang substantif dari pada jumlah semata,”jelasnya. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, angka keterwakilan perempuan di parlemen tidak bisa dipaksakan.

Menurut dia,capaian 18% sebetulnya sudah sangat luar biasa. Karena itu PKS melakukan prakondisi agar target kuota 30% bisa terpenuhi. “PKS melakukan pendidikan politik untuk perempuan, baik melalui kegiatan di struktur partai maupun Pos Wanita Keadilan ataupun Santika,”ungkapnya. Anggota Komisi III DPR ini berharap, target keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan suplai sumber daya yang mumpuni. Para kader perempuan parpol juga harus mendapat tempaan kaderisasi yang cukup agar mumpuni dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Harapannya, partisipasi aktif para kader perempuan PKS tidak hanya akan mampu menjawab kuota 30%, tetapi juga ketersediaan kader berkualitas. Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faizal mengatakan,kewajiban pemenuhan kuota 30% perempuan di parlemen mengartikan seakan-akan DPR kekurangan perempuan cerdas dan layak. Padahal ada banyak perempuan cerdas di Indonesia, sayangnya yang tertarik masuk parpol sangat sedikit.

“Akhirnya kebanyakan yang terjun justru karena kedekatan dengan pejabat parpol atau keluarga pejabat dan sayangnya kualitas mereka menyedihkan,”ujarnya.****(Dyah Ayu Pamela)
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/458671/

Ubah Konsumen Jadi Sahabat

Dimuat di Koran SINDO, Maret 2012

Proses terbentuknya seorang konsumen yang loyal, dekat dengan brand dapat disejajarkan dengan proses terciptanya seorang sahabat. Dari konsumen hingga menjadi soulmate butuh proses.

Brand dan proses penciptaan soulmate itu dikupas Amalia E Maulana, sang penulis dalam buku berjudul BRANDMATE: Mengubah Just Friends Menjadi Soulmates. Buku setebal 231 halaman ini terbilang unik karena menggunakan analogi pertemanan untuk mengupas secara tuntas konsep branding yang selama ini banyak mispersepsi.

“Seringkali branding dipersepsikan sama dengan marketing communication (MarCom).Kegiatan branding dinilai hanya seputar pembuatan logo, slogan, iklan, event, spanduk, dan pameran. Padahal pengertian branding lebih luas dari itu,” ungkap Amalia dalam peluncuran buku BRANDMATE di Kafe Pisa, Jakarta Selatan (16/2),kemarin.

Bagi sang penulis,proses terciptanya seorang sahabat dapat disejajarkan dengan proses terciptanya seorang konsumen yang loyal. Mengonversi seorang teman butuh waktu dan usaha keras. Demikian juga dengan menciptakan konsumen yang dekat dengan brand tidaklah mudah. Semua itu perlu perencanaan dan usaha dari pemilik brand.

Memiliki konsumen yang telah berubah dari konsumen biasa menjadi konsumen sangat loyal adalah the ultimate goal. Buku ini menjelaskan proses branding, yaitu bagaimana tahapan proses konversi dari teman biasa (konsumen pemula) menjadi sahabat (konsumen loyal).

Ide menulis buku branding solution berjudul BRANDMATE : Mengubah Just Friends Menjadi Soulmates lahir dari concern penulis yang berprofesi sebagai brand consultant. Amalia E Maulana PhD. Sebelumnya juga dikenal sebagai pionir di bidang etnografi pemasaran di Indonesia.

Bukunya,Consumer Insights via Ethnography, yang terbit 2009 telah banyak digunakan perusahaan dan menginspirasi banyak orang, terutama mahasiswa di sekolah bisnis.Penulis juga pendiri dan direktur dari ETNOMARK Consulting, sebuah perusahaan konsultan branding yang menangani brand audit dan knowledge building di berbagai perusahaan. Memperoleh gelar PhD dari School of Marketing, University of New South Wales, Sydney, Australia, tentu menguatkan pemahaman akademiknya mengenai konsep branding.

Pengalaman yang panjang sebagai praktisi pemasaran dan branding dari berbagai perusahaan multinasional membuatnya menjadi seorang well-trained yang mengerti kompleksitas dunia bisnis dan penerapan konsep branding secara lebih membumi.

Dalam kesehariannya, penulis menemui banyak pengambil keputusan di perusahaan yang belum memahami prinsip branding.Banyak perusahaan yang hanya mengandalkan asumsi atau meraba saja situasi relationship-nya dengan konsumen.

Tanpa riset yang holistik, salah satunya dengan studi etnografi, perusahaan akan terus menerus berada pada situasi gambling (pemborosan) dalam menggunakan uang perusahaan melalui budget MarCom-nya. “Di sinilah akar permasalahan pemborosan investasi pemasaran perusahaan. Pengambil keputusannya tidak memahami filosofi dasar branding. Strategi branding tidak tepat, kegiatan MarCom pun tidak efektif dan efisien,”papar Amalia.

Branding, lanjut Amalia, juga bukan hanya urusan di tingkat brand manager. Pemahaman menjadi kunci keberhasilan mengantarkan brand sampai kepada cita-cita. Itu mencakup proses pembinaan sinergi dalam proses internal branding, perusahaan yang organisasinya kompak, akan punya kesempatan menjadi menang. Becoming a consumer- oriented organization, bukan sekadar retorika, melainkan sudah menjadi jiwa perusahaan. Perhatian penulis lainnya mengenai branding adalah bagaimana perusahaan hanya fokus pada external branding, yaitu komunikasi kepada pihak luar.

Pengambil keputusan perusahaan jarang memikirkan internal branding.Pemahaman perspektif di dalam organisasi tentang cita-cita brand justru sering diabaikan. Konflik internal dibiarkan saja. Padahal tanpa kekompakan dalam perusahaan, mustahil perusahaan bisa menciptakan enjoyable customer experience.

Link: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470567/44/

Ledakan Penduduk Pengaruhi IPM

Kepala Lembaga Demografi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengungkapkan, ledakan jumlah penduduk Indonesia akan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia (IPM) sebab menjadikan investasi bidang SDM semakin berat.

Sementara saat ini tidak semua penduduk mampu menggapai akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dia mencontohkan dalam sebuah keluarga yang memiliki banyak anak, maka akan berat untuk membiayai pendidikan dan kesehatan karena kemampuan pembiayaan keluarga tersebut semakin sulit dan rendah dengan jumlah anggota keluarga yang banyak. ”Dampaknya pendidikan anak menjadi rendah,akses terhadap kesehatan juga rendah sehingga menjadi anak yang tidak produktif, kualitasnya rendah dan IPM ikut merosot,” jelas Sonny di Jakarta kemarin.

Untuk itu, menurut Sonny perlu dilakukan perbaikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat, sebab baik pendidikan maupun kesehatan pada kenyataannya belum dapat dinikmati semua penduduk, terutama untuk daerah terpencil. ”Posyandu harus direvitalisasi, alokasi anggaran kesehatan harus ditingkatkan,” tambahnya. Kepala BKKBN Sugiri Syarief mengatakan,penduduk Indonesia setiap tahunnya bertambah sekitar 4,5 juta jiwa.

Pihaknya menargetkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari sebelumnya 1,49% menjadi 1% hingga tahun 2014. Untuk itu, menurut dia, dua komponen penting yang dilakukan BKKBN yakni dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi dan menunda usia kawin agar menekan angka kelahiran.

Menurut dia, target menurunkan LPP menjadi 1% per tahun dapat tercapai hanya dengan mendorong kenaikan penggunaan kontrasepsi menjadi 65% dari sebelumnya 61,4%, dan berhasil menggarap unmetneed yakni masyarakat yang ingin KB. _ dyah ayu Pamela.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com 11/11/2011

Keterwakilan Perempuan di Parlemen-Tetap Utamakan Kualitas SDM

Keterwakilan perempuan di parlemen harus tetap mengutamakan kualitas dibandingkan sekadar memenuhi kuota 30% sesuai dengan amanat UU No 2/2008 tentang Partai Politik atau untuk mencapai kesetaraan gender di bidang politik.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsyah menilai,wakil perempuan yang masuk dalam parlemen saat ini belum sepenuhnya berkualitas sehingga harapan untuk dapat mewakili aspirasi dan mengatasi masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belumlah maksimal.

“Perempuan yang masuk parlemen sekarang kebanyakan belum berkualitas, kurang cerdas,bukan berasal dari aktivis kampus,atau orang yang memang menjadikan politik sebagai lahan untuk pengabdian.
Jadi di DPR banyak dari mereka yang justru tersingkir,” tegas Iberamsyah di Jakarta kemarin.

Menurut dia, kondisi tersebut masih akan berlangsung lama. Selain karena berbagai hambatandarisegibudaya,sumber daya manusia (SDM) perempuan yang memiliki kualitas tidak banyak yang tertarik untuk terjun ke dunia politik.Mereka lebih memilih profesi lain seperti dokter,kuasa hukum,atau birokrat.

Sisanya masih berpikir bahwa dunia po-litik dan kepartaian sangat rekat dengan politik uang,korupsi, dan memiliki ruang kerja yang tidak teratur yang praktis juga berbenturan dengan peran perempuan di dalam rumah tangga. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat sama.
Dia menilai, keterwakilan perempuan di parlemen yang hanya mengedepankan kuota kurang berdampak seperti yang terjadi sekarang.

“Wakil perempuan di DPR sudah lebih meningkat, tapi kurang terdengar gaungnya,” tegas Siti. Karena itu,menurut dia,harus ada kerja keras bersama antara pemerintah dan parpol untuk mencapai target keterwakilan perempuan berkualitas di lembaga legislatif.

Sebab, ujarnya, saat ini perempuan masih memiliki kendala internal dan eksternal untuk terjun dalam bidang politik praktis. Banyak perempuan yang menilai dunia politik sebagai ranah maskulin atau berbenturan dengan tugasnya dalam keluarga.****(Dyah Ayu Pamela) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/461111/

Remaja obesitas cenderung berpotensi mengalami kerusakan jantung (Corbis)

OBESITAS merupakan faktor risiko untuk penyakit jantung. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kerusakan jantung bisa terjadi pada remaja obesitas yang tidak memiliki gejala penyakit jantung.

Dalam studi terbaru, para peneliti mengkaji struktur jantung dan fungsinya. Penelitian mengambil sampel dari 97 remaja,di antaranya terdiri dari 32 remaja kurus, 33 remaja kelebihan berat badan, dan 32 remaja obesitas, yang kesemuanya tanpa gejala penyakit jantung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinding jantung yang tebal pada remaja obesitas membuat fungsi jantung terganggu sehingga berpotensi mengalami kerusakan.

Studi ini dijadwalkan dipresentasikan di Serbia pada pertemuan tahunan Asosiasi Gagal Jantung Masyarakat Kardiologi Eropa. “Pendidikan makanan sehat dan olahraga diperlukan di sekolah-sekolah untuk mencegah obesitas dan penyakit kardiovaskular pada awal masa remaja,” kata ketua tim penulis Gani Bajraktari Profesor penyakit dalam dan kardiologi di Universitas Pristina, Kosovo, ini juga mengatakan, penelitian awal ini merupakan langkah penting dalam mencegah obesitas dan penyakit kardiovaskular pada orang dewasa.

Para peneliti berpendapat, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah kerusakan jantung pada remaja obesitas dapat dicegah jika mereka menurunkan berat badan.Karena studi ini dipresentasikan pada pertemuan medis, data dan kesimpulan harus dilihat sebagai awal sampai diterbitkan dalam jurnal peerreview.

Setidaknya tiga dari empat remaja obesitas tumbuh menjadi orang dewasa gemuk sehingga memengaruhi mereka untuk mengidap penyakit serius degeneratif (penyakit tidak menular), seperti radang sendi, penyakit jantung, stroke, dan beberapa bentuk kanker. Meskipun penyakit ini biasanya tidak menyerang sampai jauh di kemudian hari, masalah medis lainnya dapat muncul selama masa remaja untuk anak-anak yang gemuk dan tidak sehat.

Selain penyakit kardiovaskular, remaja dengan berat badan berlebih juga rentan terserang beberapa penyakit. Salah satunya obstructive sleep apnea.Penyakit penyumbatan saluran pernapasan bagian atas ini sangat mengganggu pernapasan normal saat tidur. Dyah Ayu Pamela (Koran Sindo)