Merevitalisasi Ulos Tradisional Batak Yang Hampir Punah

Bagi Restu Alam Pakpahan (37), deretan kain tenun Ulos di galerinya bukanlah kain tenun biasa. Disetiap detail motif tenunan pengrajin kain Ulos ada makna sejarah peradaban budaya orang Batak, tanah tempat kelahirannya. Penggagas revitalisasi kain Ulos tradisional, kelahiran tahun 1974 ini tergerak hatinya untuk kembali membangkitkan Ulos Batak yang hampir punah.

"Ini motif Ulos Mangiring, diberikan ke anak agar dia punya adik, kalau yang ini motif Ulos Bintang Meratur yang menggambarkan harapan atau pencapaian" kata Restu.

Sementara dia masih memperlihatkan berbagai macam kain Ulos koleksi di galerinya dia juga menerangkan makna dari masing-masing motif Ulos yang berasal dari daratan tanah Batak itu. Menurut Restu, ada lebih dari 50 jenis motif Ulos, itu pun belum termasuk turunan-turunan motifnya.

Setiap motif Ulos memiliki arti tersendiri, Ulos pada jaman dahulu memang merupakan media untuk doa bagi pemberi dari Tuhan kepada sang penerima. Motif Ulos bagi yang tidak mengenalnya memang terlihat biasa saja, atau bahkan kurang seninya, motifnya hanya berbentuk garis, yang melebar kemudian menyempit. Tapi dibalik motif-motif Ulos ada kekayaan budaya dan peradaban yang penting bagi tanah Batak.

"Kalau yang ini motif Manumpuan, hanya ada tiga orang yang bisa membuatnya di tanah batak tepatnya di Kecamatan Muara, paling sulit membuatnya karena tenun ikat," Ujarnya lagi.

Setiap daerah tertentu di Batak memiliki khasnya sendiri dalam membuat Ulos. Seperti misalnya di Tarutong tekniknya hebat tapi kimia, di Samosir sejarahnya hebat kalau buat Ulos disana sudah pasti laku karena sejarahnya hebat, sedangkan di Muara tidak ada apa-apa, teknik biasa saja tapi dibuat revitalisasi Ulos dengan kekuatan warna alam.

Restu mengungkapkan, saat ini memang masih ada penenun Ulos tapi banyak yang hanya bisa menenun, tidak bisa membuat tenun ikat, bahan untuk membuat Ulos sendiri adalah katun pada saat sekarang, kalau dulu dibuat dari kapas asli. Pengrajin ulos tradisi sudah sedikit jumlahnya karena tidak laku dipasaran dan perlu waktu lama untuk membuatnya. Bila kain Ulos dengan warna kimia bisa dikerjakan selama 2 hari, kain Ulos dengan warna alam yang warnanya berasal dari tumbuh-tumbuhan hanya celup benangnya saja bisa menghabiskan waktu sampai 3 minggu, ditambah menenunnya 2 hari. Artinya usaha untuk menenun kain Ulos tradisional memang sangat tidak sepadan dengan harga penjualan Ulos itu sendiri. Kain Ulos dengan pewarnaan kimia hanya dihargai Rp.250 ribu, itu pun sudah termasuk modalnya semua.

Maka sejak tahun 2010 lalu, Restu mulai melakukan revitalisasi Ulos tradisional Batak. Jiwanya makin terpangil saat seorang antropolog asal Belanda, Alumni Universitas Leiden, Sandra Niessen, memberikan buku hasil penelitian gelar doktornya mengenai tekstil tradisional di tanah Batak, dimana Sandra menginginkan agar hasil penelitiannya tersebut bermanfaat dan bisa dipelajari oleh orang Batak sendiri untuk mengenal dan melestarikan dan kembali membuat Ulos seperti sehebat dulu.

Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera. Dari bahasa asalnya, Ulos berarti kain. Cara membuat Ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak.

Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti Ulos Raja, Ulos Ragi Botik, Ulos Gobar, Ulos Saput (ulos yang digunakan sebagai pembungkus jenazah), dan Ulos Sibolang, karena motif Ulos yang diminta hanya yang itu-itu saja. Permintaan pasar, pemangkasan-pemangkasan adat, kecintaan generasi muda di tanah Batak sendiri terhadap kain Ulos yang juga semakin berkurang membuat tenun ikat maupun tenun Ulos ini semakin mendekati kepunahannya.

Saat ini ada sekitar 80 penenun yang rata-rata berusia antara 40-50 tahun yang akan dibina, sementara menurut Restu, bagi generasi muda lebih banyak yang tertarik untuk pergi bekerja ke Batam untuk mencari uang. Dengan bantuan forum anak dan kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diharapkan akan ada generasi penerus yang sadar untuk lebih mengenal dan melestarikan kekayaan budaya peradabannya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari mengungkapkan jenis antik dan klasik dari Ulos Batak saat ini memang sudah sangat langka. Sehingga menurut dia budaya menenun Ulos harus dibangkit kembali. "Saat ini perhatian kepada tenun ulos sudah sangat kurang di kampungnya karena dianggap pekerjaan yang tidak terlalu menghasilkan secara ekonomi, padahal secara budaya ini sangat tinggi," imbuhnya, prihatin.

Infrastruktur Rumah Sakit Ditambah

14 Nopember 2011

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara bertahap akan menambah kapasitas tempat tidur kelas ketiga di rumah sakit (RS) untuk mempersiapkan beroperasinya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014. 

”Kita akan minta rumah sakit pemerintah di pusat maupun provinsi dan kabupaten untuk menambah tempat tidur kelas ketiga,”kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Jakarta kemarin. Menurut dia, selain RS pemerintah, RS swasta juga akan diminta untuk menambah kapasitas tempat tidur kelas ketiga.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan RS swasta juga dapat menerima pasien-pasien jaminan kesehatan seperti Askes, Jamsostek,dan Jamkesmas sebelum beroperasinya BPJS. Saat ini,baru ada sekitar 300 RS swasta yang memiliki tempat tidur kelas ketiga dari sekitar 700 RS swasta di Indonesia.

Sementara RS pemerintah di daerah harus memiliki 50% tempat tidur untuk kelas ketiga. Anggota DPR Komisi IX Okky Asokawati mendukung langkah pemerintah untuk menambah kapasitas tempat tidur kelas ketiga. Selama ini, menurut temuan Komisi IX saat kunjungan kerja ke beberapa daerah, jumlah tempat tidur kelas ketiga sangat kurang. ??dyah ayu pamela

Sekolah di Pulau Terpencil, Meosmanggara, Papua Barat

Di pinggir dermaga Pulau Meosmanggara, salah satu pulau di Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Sekumpulan anak tengah memancing ikan, tempat dimana terik matahari
menambah silau pemandangan kehidupan dalam laut yang bisa dilihat dengan telanjang mata, pasir putih dibias dengan birunya langit, bening, beragam jenis ikan berenang diatasnya.

Bibir pantai sekitar Pulau Meosmanggara, penuh dengan ikan-ikan yang berenang berkelompok, dengan beberapa anak yang menjadikan laut
sebagai lapangan bermainnya sehabis pulang sekolah. Mereka adalah siswa SD YPK. Matias Yeremia, satu-satunya sekolah yang ada di Meosmanggara.

Kisah mengenai sekolah yang bangunannya sederhana atau terbatas gurunya ternyata bukan hanya cerita di novel Lakar Pelangi, Andrea Hirata. Bagi masyarakat di beberapa pulau di Kabupaten Raja Ampat,
seperti di Pulau Meosmanggara, Manyaifun, Bincai, Mutus, dan Pulau kecil lainnya dengan jumlah penduduk rata-rata 250 hingga 300 orang, keterbatasan fasilitas dan akses pendidikan nyata ada.

Wajar apabila keadaanya demikian, wilayah Kabupaten Raja Ampat sebagian besar adalah kampung-kampung atau desa yang terpisah oleh lautan. Setiap pulau merupakan satu kampung yang hanya dihuni oleh
sekitar 35 Kepala Keluarga. Transportasi laut satu-satunya yang menjangkau penduduk untuk menakses apapun kebutuhan mereka, uniknya sebagian besar informasi di dapat masyarakat masing-masing pulau yang
tidak terjangkau BTS mengenai musyawarah adat maupun berita gempa didapat melalui siaran radio RRI.

Alex Mamrasa, Kepala sekolah SD YPK. Matias Yeremia, mengemukakan salah satu kendala yang dihadapi adalah menyangkut buku-buku pelajaran
yang diberikan oleh Dinas Pendidika yang kadang tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan di Kabupaten Raja Ampat. “Tidak sesuai dengan
kurikulum dan tidak relevan, sehingga tidak dipakai, ditinggal saja,” ungkapnya.

Penduduk asli pulau Meosmanggara ini mengungkapkan, sekolah yang sudah 20 tahun berdiri tersebut memiliki 6 guru termasuk dirinya yang mengajar 9 bidang study untuk 90 murid mulai dari kelas satu hingga kelas enam. Namun saat ini hanya ada tiga guru yang aktif mengajar. “Karena sedang mengikuti pelatihan di kota Sorong, sehingga dalam satu guru harus mengajar dua kelas dalam waktu bersamaan,” ujar Alex.

Anak-anak di Pulau Meosmanggara biasa memancing pada siang hari untuk dikonsumsi sendiri, sehingga sekolah hanya dimungkinkan berlangsung pada pagi hingga siang hari. Sekolah dimulai pukul 7.15, untuk siswa kelas satu dan dua mauk hingga pukul 9.30, siswa kelas tiga masuk hingga pukul 11, sedangkan siswa kelas empat hingga enam masuk sekolah hingga pukul 12.30.

Hanya ada sekolah SD di Pulau Meosmanggara, juga Pulau-Pulau kecil lain di Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat. Seperti di Pulau Manyaifun dan Pulau Bincai yang sekolah SD nya baru berdiri selama 2 tahun. Untuk melanjutkan ke SMP, anak-anak Pulau ini harus menyeberang ke Pulau Mutus dengan jarak tempuh sekitar 30 menit hingga satu jam tergantung kondisi cuaca saat itu. Sedangkan untuk melanjutkan ke SMA anak-anak ini harus ke dekat pusat kota atau ke pulau-pulau besar di Papua Barat dengan jarak tempuh hampir 2 jam dalam kondisi cuaca baik.

Meski mengalami hambatan akses transportasi dan jangkauan, Alex mengungkapkan ada juga anak didiknya yang berhasil menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. “Sekarang saya punya anak didik yang sudah
semester tujuh, ada tiga,” ungkapnya lagi.

Saat ini diungkapkannya fasilitas olah raga di sekolahnya sudah mencukupi, namun butuh permainan alat peraga untuk bidang studi matematika. “Kalau kelass atu dan dua kan kita menuju yang matematis,” ujar Alex.

Kabupaten Raja Ampat memiliki 610 pulau. Empat terbesar diantaranya yakni Pulau Misool, Salawati, Batanta, dan Waigeo. Dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni, sedangkan pulau lainnya tidak berpenghuni dan belum memiliki nama. Sebagai daerah kepulauan, satu-satunya transportasi antar pulau dan penunjang kegiatan masyarakat Raja Ampat adalah angkutan laut. (dyah pamela)

Kualitas Hidup Warga Miskin - Ditargetkan Naik Pada 2014

Wednesday, 01 February 2012
JAKARTA – Salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Setidaknya tercatat 3 juta lebih keluarga dari rumah tangga masih hidup dalam kemiskinan. Pemerintah pun menggagas sejumlah program untuk mengentaskan para keluarga miskin ini. Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang digulirkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Melalui program ini, ditargetkan pada 2014 sebanyak 3 juta keluarga miskin bisa terentaskan. ”Nanti pada 2014 dari segmen keluarga yang sangat miskin bisa terangkat dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik,” tegas Kepala Badan Pendidikan dan Litbang Kemensos Harry Hikmat di Jakarta kemarin. Sementara itu untuk kelompok anak miskin termarginalkan dan belum teregister bantuan PKH, seperti anakanak yang tinggal di kolong jembatan, pinggir kali,bantaran rel kereta, akan ditutupi dengan program kesejahteraan sosial anak dengan bantuan Rp1,5 juta per anak setiap tahun dengan pola conditional cash transfer. Sedangkan PKH dengan dana Rp800.000–2,2 juta per keluarga, bergantung pada jumlah keluarga. Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufrie mengatakan, PKH pada tahun 2012 difokuskan pada pelayanan ibu dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. ”PKH yang memegang kunci adalah ibu. Ibu harus bisa memberikan kesehatan kepada anaknya, termasuk mendorong anak ke sekolah,” ungkapnya. Mensos mengklaim, program PKH dinilai berhasil. Tahun ini,menurut dia,sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang mendapatkan PKH sebanyak 1,5 juta dan diharapkan setelah keluarga sudah mendapat bantuan yang berjalan enam tahun itu, RTSM tersebut dapat keluar dari kategori miskin. dyah ayu pamela/ robbi khadafi

Jaminan Sosial Tak Lagi di BUMN

Selasa 31 Mei 2011, Seputar Indonesia 

JAKARTA : Pemerintah tak lagi ngotot mempertahankan keberadaan BUMN sebagai pelaksana pelayanan jaminan sosial. Namun ajuan formulasi baru tetap perlu dikritisi.

Direktur Eksekutif Institut Jaminan Sosial Indonesia (IJSI) Cuncun Jaya mengatakan, mengacu pada best practice penyelenggaraan jaminan sosial di luar negeri, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) seharusnya merupakan badan hukum independen seperti Bank Indonesia (BI). Pembentukannya pun sama-sama melalui UU.

Menurut dia,sembilan prinsip Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tidak memuat atau mengatur bahwa BPJS harus berada di mana atau di bawah siapa. Namun,melihat naskah akademik UU SJSN, jelas bahwa BPJS berada di bawah Presiden yang dibantu DJSN (Dewan Jaminan sosial Nasional), bukan di bawah kementerian tertentu terlebih Kementerian BUMN, ujar Cuncun di Jakarta kemarin.

Pembentukan dua BPJS versi pemerintah, lanjut dia, lebih memenuhi amanat UU SJSN dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 007/PUU-III/2005 dibandingkan versi DPR yang ingin melebur empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi satu BPJS. Namun perlu diingat bahwa BPJS harus merupakan transformasi dari empat BUMN yakni Asabri,Askes, Taspen, dan Jamsostek, bukan badan baru seperti yang diinginkan oleh pemerintah.

Pembentukan BPJS merupakan amanat UU SJSN yang disahkan pada 2004. Namun, pembahasan Rancangan Undang-Undang BPJS antara pemerintah dan DPR sempat mandek. Ini karena kencangnya tarik ulur seputar status BPJS. Pemerintah terkesan berat melepas penyelenggaraan dan pengelolaan jaminan sosial yang selama ini berada di tangan BUMN berbentuk perusahaan terbatas (PT).

Sementara itu, Ketua Yayasan Masa Depan Rakyat Sejahtera (Madera) Odang Muchtar mengatakan,SJSN dan pendapat pemerintah bisa samasama berjalan jika dicari sebuah pembenaran. Meneg BUMN dibiarkan tetap menugaskan PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes untuk mengelola pembayaran tunjangan pensiun, hari tua dan asuransi kesehatan khusus bagi PNS, TNI,Polri,dan keluarganya.

Dengan demikian,UU BPJS akan mengatur pembentukan dua BPJS dengan opsi sebagai penyelenggara program jangka panjang seperti hari tua atau pensiun khusus bagi PNS, TNI,Polri,dan keluarganya,sementara BPJS lainnya bertanggung jawab untuk program jangka pendek seperti kesehatan dan kecelakaan.

Sementara itu, jika versi pemerintah belum dapat terima DPR lantaran karakteristik penyelenggaraan jaminan sosial, alternatif dua penyelenggara patut dipertimbangkan, yakni terdiri atas BPJS untuk sektor formal dan BPJS pekerja mandiri. BPJS sektor formal melayani tenaga kerja dalam hubungan kerja yang berjumlah sekitar 35 juta jiwa.Sedangkan BPJS pekerja mandiri menyelenggarakan SJSN untuk petani, nelayan, tukang bakso, pedagang di pasar,kaki lima,dan di sektor informal lainnya yang jumlahnya mencapai sekitar 64 juta orang.

Anggota Panja RUU BPJS Rieke Diah Pitaloka menyatakan, jaminan sosial yang ada sepertiAskes, Jamsostek,Taspen, dan Asabri cenderung diskriminatif dan limitatif.Tidak semua penduduk Indonesia mendapatkannya. Ini berbeda dengan lima jaminan sosial dalam SJSN yang meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan, jaminan hari tua,pensiun,dan jaminan kesehatan. Kelima jaminan tersebut merupakan jaminan sejak lahir hingga meninggal dunia, tegasnya.

Politikus PDIP ini meminta dukungan publik agar RUU BPJS segera disahkan. Versi pemerintah,masyarakat membayar dua kali iuran kepada dua lembaga, ungkapnya.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, kelembagaan BPJS masih bisa dikompromikan.

Sementara itu,Ketua Panja RUU BPJS Ahmad Nizar Sihab mengungkapkan, pemerintah sudah sepakat bahwa keempat BUMN akan ditransformasikan program dan lembaganya, namun memerlukan masa transisi dalam prosesnya yang akan dibahas di masa bab peralihan. Nizar juga menyatakan bahwa pemerintah sudah sepakat untuk menjadikan BPJS memiliki badan wali amanah.

Persoalannya apakah empat BUMN penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada dilebur atau tetap eksis tanpa audit karena dibentuk badan baru yang nonprofit. Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR mencatat tujuh hal yang perlu dibahas dengan pemerintah terkait daftar isian masalah (DIM) RUU BPJS dalam rapat tadi malam.Wakil Ketua Panja RUU BPJS Ferdiansyah menjelaskan, tujuh hal yang perlu mendapatkan persamaan persepsi adalah definisi BPJS, jumlah BPJS, badan hukum,organ struktur, masa peralihan, bab kepesertaan,dan sanksi.

Menurut Ferdiansyah, jumlah BPJS mengenai fleksibel tunggal atau multi.Sedangkan badan hukum terkait substansi wali amanah. Terkait organ/ struktur,DPR sepakat dengan BPJS di bawah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dia mengatakan, masa peralihan dalam RUU BPJS masih menunggu simulasi dari pemerintah.

Hingga berita ini diturunkan pukul 20.30 WIB tadi malam, rapat Panja RUU BPJS DPR dan pemerintah masih berlangsung. Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat panja RUU BPJS tadi malam adalah Mulya (Sekretaris Menteri Keuangan), Chazali Situmorang mewakili menteri sosial, dan Dirjen HAM Wahidudin Adam.

Sementara itu,sejumlah kalangan yang tergabung dalam Petisi Rakyat Nasional meminta pemerintah secepatnya mengesahkan RUU BPJS. Apalagi pembahasan RUU tersebut sudah berjalan hampir tujuh tahun. Kami menilai, lambatnya pengesahan RUU BPJS menunjukkan pemerintah kurang serius dalam memperhatikan rakyatnya. Padahal jaminan sosial ini merupakan hal yang fundamental, kata inisiator Nasional Petisi Rakyat Dukung BPJS Andi Gani Nena Wea, saat diskusi Petisi Rakyat Karawang Dukung BPJS di Karawang,Jawa Barat, kemarin.

Menurut dia, perjuangan mendukung BPJS bukan hanya dilakukan oleh serikat pekerja. Saat ini seluruh lapisan masyarakat mendukung segera dibentuknya BPJS yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain di Jakarta, Karawang, aksi Petisi Rakyat ini juga dilakukan di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palembang,Papua,dan Bali, ungkapnya.

Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial Said Iqbal yang hadir pada acara itu menilai,berteletelenya pembahasan RUU BPJS karena banyak kepentingan. Padahal, membahas RUU Pramuka saja selesai dalam hitungan minggu. Bayangkan UU Pramuka saja selesai dalam hitungan minggu, tetapi UU yang terkait kemaslahatan rakyat sudah tujuh tahun pembahasannya,tapi hingga kini belum selesai. Ini ada apa? Apa karena banyak kepentingan di sana? tanyanya. (andi setiawan/ hendry sihaloho/ dyah ayu pamela/mn latief/ raden bagja mulyana)

(andi setiawan/ hendry sihaloho/ dyah ayu pamela/mn latief/ raden bagja mulyana)